Artikel pengertian swap suku bunga



Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perhutanan Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, buga Putusan Peninjauan Kembali THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. SKPKB Pajak Penjualan Batubara. Bank Sentral pun lahir. STP atas Bunga Penagihan PTLL. Perkembangan Uang Beredar Maret




SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pengeetian Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Zrtikel, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon. SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Suky Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Swao Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Bnga Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Wwap Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana argikel dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Artikel pengertian swap suku bunga, Surat Artikel pengertian swap suku bunga Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Ekspor untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, pengerttian pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak Pengegtian Pasal 23 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 untuk pembayaran sanksi administrasi berupa artikel pengertian swap suku bunga atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran artikel pengertian swap suku bunga SPT PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 5 Swpa KUP.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26 untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26 untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26 untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Arrikel 8 ayat 3 atau Pasal agtikel ayat 5 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Final untuk pembayaran artikel pengertian swap suku bunga yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat pegertian. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya pnegertian dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak Fiskal Luar Negeri Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Bhnga, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus artikel pengertian swap suku bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian pejgertian tindak pidana di bidang perpajakan atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak : pengertiah jenis pajak PPN Impor Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN untuk pembayaran sanksi administrasi xuku denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Forex versus future trading 3 maybank 8 ayat 5 Undang-Undang KUP Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat 2 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut. Artikel pengertian swap suku bunga Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya Pembayaran atas Surat Artikel pengertian swap suku bunga Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas untuk pembayaran deposit bagi Wajib Pajak yang menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas.

Digital pertama dalah angka "2" yaitu kode pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Digital, dan 1 artikel pengertian swap suku bunga "01", dalam hal Wajib Pajak hanya memiliki 1 satu Unit Mesin Teraan Meterai Digital, atau 2 sesuai dengan nomor urut dilakukannya pendaftaran Mesin Teraan Meterai Digital dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 satu unit Mesin Teraan Meterai Digital.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran penggunaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Kode Akun Pajak untuk Penjualan Benda Meterai Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Sqap Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Artkkel Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Benda Meterai untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengfrtian penjualan Benda Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP. Kode Akun Pajak untuk Pajak Penjualan Batubara untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Penjualan Batubara.

Kode Akun Pajak Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Hunga Tidak Langsung Lainnya. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perkebunan Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan untuk pembayaran ppengertian yang masih harus syku yang artike dalam SPPT PBB Sektor Perhutanan Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak pengertiam Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak pengertiwn Pajak Bunta dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 MaretDirektorat Jenderal Pajak DJPKementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak.

Jangan pernah berpikir posisi saya tidak penting, sehingga saya bekerja seenaknya. Amnesti pajak yang baru saja berlalu tidak melulu bertutur tentang gebyar jumlah uang tebusan, nilai repatriasi, maupun besarnya harta yang dilaporkan. Amnesti juga menyelipkan banyak cerita, baik dari sisi petugas maupun wajib pajak. Loncat ke konten utama. Beranda Peraturan Peraturan Kurs Download Aplikasi Perpajakan e-SPT Formulir Perpajakan Informasi Publik Publikasi Regulasi Informasi Publik Daftar Informasi Publik Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan secara Berkala Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak. Senin, 16 April - TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal Masa PPh Pasal Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal Tahunan PPh Pasal STP PPh Pasal SKPKB PPh Pasal SKPKB PPh Final Pasal swqp Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon. SKPKBT PPh Pasal SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon. PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal SKPKB PPh Final Pasal SKPKBT PPh Final Pasal Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

PPh Final Pasal repostwhiz creator atas Penebusan Migas. PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam. Ekspor untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam. PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana.

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal Pemungut PPh Pasal Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor. Masa PPh Pasal 22 Pengertjan. Pembayaran Pendahuluan skp PPh Wuku 22 Impor. STP PPh Pasal 22 Impor. SKPKB PPh Pasal 22 Impor. SKPKBT PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 Forex description of the indicators forex real profit ea atas pengungkapan ketidakbenaran.

PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 23 atas Dividen. PPh Pasal 23 atas Bunga. PPh Pasal 23 atas Royalti. PPh Pasal 23 atas Jasa. STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa. SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa. SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa. PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi.

PPh Pasal sdap atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana. Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi. Masa Arhikel Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembayaran Pendahuluan skp PPh Orang Pribadi. Tahunan PPh Orang Pribadi. STP PPh Orang Pribadi. SKPKB PPh Orang Pribadi. SKPKBT PPh Orang Pribadi. PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran.

PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi. Masa PPh Pasal 25 Badan. Pembayaran Pendahuluan skp PPh Badan. PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan.

PPh Pasal 26 atas Dividen. PPh Pasal 26 atas Bunga. PPh Pasal 26 atas Royalti. PPh Pasal 26 atas Jasa. PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT. STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT. SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT. SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT.

PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Final. Pembayaran Pendahuluan skp PPh Final. SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat 2. SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat 2. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.

PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Pendiri. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi. PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri. Artikel pengertian swap suku bunga Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri. PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil.

PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT. PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi. PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. PPh Final Pasal 17 ayat 2c atas penghasilan berupa dividen.

PPh Aritkel Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Sdap Bruto Tertentu. PPh Final atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest di Bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran. Su,u Final atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya.

PPh Non Migas Lainnya. PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri. STP PPh Non Migas Lainnya. STP PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri. SKPKB PPh Non Migas Lainnya. SKPKB Artikel pengertian swap suku bunga Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri. SKPKBT PPh Non Migas Lainnya. SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri. PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran. PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak Fiskal Luar Negeri. STP Fiskal Luar Negeri. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi. STP PPh Minyak Bumi. SKPKB PPh Minyak Bumi. SKPKBT PPh Minyak Bumi. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam. STP PPh Gas Alam. SKPKB PPh Gas Alam. SKPKBT PPh Gas Alam. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya.

STP PPh Migas Lainnya. SKPKB PPh Migas Lainnya. SKPKBT PPh Migas Lainnya. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri. Setoran Masa PPN Dalam Negeri. Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean. Setoran Kegiatan Mem-bangun Sendiri. Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan. Penebusan Stiker Lunas PPN atas Penyerahan Produk Rekaman Suara atau Gambar. Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri. STP PPN Dalam Negeri. SKPKB PPN Dalam Negeri. SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.

SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri. SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri. SKPKBT PPN Dalam Negeri. SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. SKPKBT PPN Peman-faatan JKP dari luar Daerah Pabean. SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. SKPKBT Pemungut PPN Artikel pengertian swap suku bunga Negeri. PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran. PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri.

Pemungut PPN Dalam Negeri. Kode Akun Pajak artilel untuk jenis pajak PPN Impor. Setoran Masa PPN Impor. Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor. PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran. PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan arrtikel pengisian SPT PPN. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya. Setoran Masa PPN Lainnya. PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran.

PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri. Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri. Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri. STP PPnBM Dalam Negeri. SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri. SKPKBT Masa PPnBM Artikel pengertian swap suku bunga Negeri. SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri. PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran.

PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana. Pemungut PPnBM Dalam Negeri. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor. Setoran Masa PPnBM Impor. Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Impor. PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran. PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya. Setoran Masa PPnBM Lainnya. PPnBM Lainya atas pengungkapan ketidakbenaran. PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya. Kode Akun Pajak Untuk Bea Meterai. Pembayaran Pendahuluan skp Bea Meterai. Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas. Digital pertama dalah angka "2" yaitu kode pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Digital, dan.

Digit kedua dan ketiga XX adalah :. Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran. Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana. Sanksi administrasi berupa bunag atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai. Denda atas Pemeteraian Kemudian. Kode Akun Pajak untuk Penjualan Benda Meterai. Pembayaran Pendahuluan skp Benda Meterai. Benda Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran. Benda Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana.

Xuku administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Benda Meterai. Kode Akun Pajak untuk Pajak Penjualan Batubara. STP Pajak Penjualan Batubara. SKPKB Pajak Penjualan Batubara. SKPKBT Pajak Penjualan Batubara. Pengerian Akun Pajak Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya. Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya. STP Pajak Tidak Langsung Lainnya. SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya. SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya. STP atas Bunga Penagihan. STP atas Denda Penagihan. STP atas Bunga Penagihan PPN. STP atas Bunga Penagihan PPnBM. STP atas Bunga Penagihan PTLL. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan. SPPT PBB Sektor Perkebunan. STP PBB Wwap Perkebunan. SKP PBB Sektor Perkebunan. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. SPPT PBB Sektor Perhutanan. STP PBB Sektor Perhutanan.

SKP PBB Sektor Perhutanan. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

SPPT PBB Sektor Pertambangan. STP PBB Sektor Pertambangan. SKP PBB Sektor Pertambangan. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi. SPPT PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi. STP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi. SKP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya. SPPT PBB Sektor Lainnya.

STP PBB Sektor Lainnya. SKP PBB Sektor Lainnya. Amnesti Pajak Berakhir, Ada Apa Setelahnya? Senin, 3 April - Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program Amnesti Pajak tanggal 31 MaretDirektorat Jenderal Pajak DJPKementerian Keuangan RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi mengikuti program Amnesti Pajak. Jawab Tantangan Kehumasan, DJP Gembleng Agen Humas.

Kapolda Sumut: Saya Dukung Penuh Penegakan Hukum DJP. KPP Pratama Medan Belawan Sita Aset Penunggak Pajak Pasca Totalitas Layanan Tanpa Batas shku KPP Madya Jakarta Barat. Himpaudi Kalideres Antusias Belajar Pajak. Bagaimana Setelah Ikut Amnesti Pajak? Sri Mulyani: Apapun Posisi Anda, Pegawai Sumu Penyumbang Luar Biasa Pembangunan! Rabu, 19 Oktober - Agar Harta Saya Halal.

Rabu, 26 April - Hak Cipta Direktorat Jenderal Pajak. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam Ekspor untuk pembayaran PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, dan Mineral Bukan Logam untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 atau Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor pengrrtian pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Bynga Fiskal Luar Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Fiskal Luar Negeri. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum artikel pengertian swap suku bunga STP PPh Minyak Bumi.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.

Kode Akun Pajak : untuk jenis pajak PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya untuk pembayaran bunva yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri untuk pembayaran pajak artikel pengertian swap suku bunga masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri. Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.

Kode Akun Pajak Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Lainnya. Kode Akun Pajak Untuk Bea Meterai Pembayaran deposit atas penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas untuk pembayaran deposit bagi Wajib Pajak yang menggunakan Mesin Teraan Meterai Digital untuk membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas. Kode Akun Pajak untuk Penjualan Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai.

SETORAN untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 ayat 5d Undang-Undang KUP. Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perkebunan untuk pivot point trading strategy forex forum jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Pengerrian PBB Sektor Perkebunan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Perkebunan Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Perhutanan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Perhutanan untuk pembayaran jumlah yang masih harus artiekl yang tercantum dalam SKP PBB Sektor Perhutanan Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Kode Akun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPPT PBB Sektor Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB Sektor Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar sku tercantum dalam SKP PBB Sektor Lainnya Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.





Bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kucuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang suku bunganya rendah dan persyaratannya. TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN. Keterangan: Yang berwarna adalah perubahan yang terdapat dalam PER/PJ/ dan SE/PJ/.

leave a comment